Penataan kembali politik bebas
aktif Pada Massa Orde Baru
Kehidupan Politik Masa Orde Baru
• Upaya untuk melaksanakan orde baru : 1. Melakukan pembaharuan menuju
perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 2.
Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat
proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. 3. Menetapkan Demokrasi
Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
4. Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga
negara. Penataan Politik Dalam Negeri
1. Pembentukan
Kabinet Pembangunan
2. Pembubaran
PKI dan Organisasi masanya
3. Pemilihan
Umum
4. Peran Ganda
ABRI
5. Pemasyarakatan
P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
Dan berikut penjelasannya
1. Melanjutkan
perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.Ø Melaksanakan politik luar
negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Ø Melaksanakan pemilihan Umum
dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968. Ø
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Ø6. 1. Kabinet Pembangunan
Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA
dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk
menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan
pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet
AMPERA adalah sebagai berikut :
2. Pembersihan
aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.Ø Pengikisan habis
sisa-sisa Gerakan 30 September Ø
Pelaksanaan Pemilihan Umum Ø
Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama Ø Penciptaan stabilitas
politik dan ekonomi Ø7.
Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden
untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama
Kabinet Pemba- ngunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang
meliputi :
Ø Pembubaran PKI dan
Organisasi Massanya Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin
keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan
Ø Pembubaran PKI pada
tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX
Tahun 1966.
Ø Dikeluarkan pula
keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
Ø Pada tanggal 8 Maret 1966
dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30
September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak
membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
3. Pemilu 1971
• Pejabat negara harus bersikap netral berbeda dengan pemilu 1955 dimana para
pejabat negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai peserta pemilu
dapat ikut menjadi calon partai secara formal. • Organisasai politik yang dapat
ikut pemilu adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai
wakil di DPR/DPRD. • Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776 pemilih untuk memilih
460 orang anggota DPR dimana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat.
• Diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu yaitu Partai Golongan Karya (236
kursi), Partai Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai Muslimin Indonesia (24 kusi),
Partai Nasional Indonesia (20 kursi), Partai Kristen Indonesia (7 kursi),
Partai Katolik (3 kursi), Partai Islam Perti (2 kursi), Partai Murba dan Partai
IPKI (tak satu kursipun).v9.
3. Pelaksanaan Pemilu Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan
pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun
sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
4. Penyederhanaan
dan Pengelompokan Partai Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan
penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu
sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya
kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program.
Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu : •
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan
Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai
politik Islam) • Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI,
Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang
bersifat nasionalis). • Golongan Karya (Golkar)v10.
5. Pemilu 1982 • Pelaksanaan Pemilu ketiga pada
tanggal 4 Mei 1982. Hasilnya perolehan suara Golkar secara nasional meningkat.
Golkar gagal memperoleh kemenangan di Aceh tetapi di Jakarta dan Kalimantan
Selatan Golkar berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh
tambahan 10 kursi sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi.v Pemilu 1977 • Sebelum
dilaksanakan Pemilu 1977 pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.3 tahun 1975
yang mengatur mengenai penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa
terdapat 2 partai politik (PPP dan PDI) serta Golkar. Hasil dari Pemilu 1977
yang diikuti oleh 3 kontestan menghasilkan 232 kursi untuk Golkar, 99 kursi
untuk PPP dan 29 kursi untuk PDI. v11.
6. Pemilu 1992
• Pemilu tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 menunjukkan
perubahan yang cukup mengagetkan. Hasilnya perolehan Golkar menurun dari 299
kursi menjadi 282 kursi, sedangkan PPP memperoleh 62 kursi dan PDI meningkat
menjadi 56 kursi.v
Pemilu 1987 • Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil
dari Pemilu 1987 adalah : • PPP memperoleh 61 kursi mengalami pengurangan 33
kursi dibanding dengan pemilu 1982 hal ini dikarenakan adanya larangan
penggunaan asas Islam (pemerintah mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu
Pancasila) dan diubahnya lambang partai dari kabah menjadi bintang. • Sementara
Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. • PDI
memperoleh kenaikan 40 kursi karena PDI berhasil membentuk DPP PDI sebagai
hasil kongres tahun 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam. v12.
7. Pemilu 1997
• Pemilu keenam dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Hasilnya: • Golkar memperoleh
suara mayoritas perolehan suara mencapaiv13. 74,51 % dengan perolehan kursi 325 kursi. •
PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 5,43 % dengan perolehan kursi
27 kursi. • PDI mengalami kemerosotan perolehan suara karena hanya mendapat 11
kursi di DPR. Hal ini disebabkan karena adanya konflik internal dan terpecah
antara PDI Soerjadi dan PDI Megawati Soekarno Putri. Penyelenggaraan Pemilu
yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia
sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh
asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas
8. Peran Ganda
ABRI Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran
ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI
dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan
militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama
menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan
mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang
posisi di dalam Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di
lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan.
Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan
dinamisator.
9. Pemasyarakatan
P4 • Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai
pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia
Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam
sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”
atau biasa dikenal sebagai P4. • Guna mendukung program Orde baru yaitu
Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun
1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan
masyarakat. • Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama
mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan
persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui
penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat
terhadap pemerintah Orde Baru. • Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan
bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak
dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk
menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk
indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem
kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
10. Penataan Politik Luar Negeri
1. Kembali menjadi anggota PBB 2. Pemulihan hubungan dengan Singapura 3.
Pemulihan hubungan dengan Malaysia 4. Pembentukan Organisasi ASEAN.
11. Kembali menjadi anggota PBB • Indonesia
kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang
pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada
tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi
anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab
kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini
dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia
selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi
akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 September 1966. •
Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan
dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik
sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kembalinya
Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan
dengan sejumlah negara seperti India, Filipina, Thailand, Australia, dan
sejumlah negara lainnya yang sempat remggang akibat politik konfrontasi Orde
Lama.
12. Pemulihan Hubungan Dengan
Singapura Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia telah memulihkan
hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rachman (Dubes Pakistan
untuk Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampikan nota pengakuan terhadap
Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampikan pada Perdana
Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban
kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatic.
13. Pemulihan Hubungan dengan
Malaysia • Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia yang sejak 1964
terputus. Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan
perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian
Bangkok, yang berisi: I. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan menegaskan
kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam
Federasi Malaysia. II. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan
hubungan diplomatik. III. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan
dihentikan. Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh
Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan
ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan
penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara..
14. Pembentukan Organisasi ASEAN
Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara atau dikenal ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk
atas prakarsa lima menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia tenggara.
Kelima menteri Luar negeri tersebut adalah : 1. Narsisco Ramos dari Filipina 2.
Adam Malik dari Indonesia 3. Thanat homan dari Thailand 4. Tun Abdul Razak dari
Malaysia 5. S. Rajaratnam dari Singapura Penandatanganan naskah pembentukan
ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di bangkok sehingga naskah
pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok.
15. Kehidupan Ekonomi Masa Orde
Baru Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi
seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit
ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah
berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha
mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya
kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang
lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program
pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Secara garis besar, upaya
pemulihan struktur perekonomian dan pembangunan pada masa orde baru, pemerintah
menempuh cara sebagai berikut : 1) Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi 2)
Kerja Sama Luar Negeri 3) Pembangunan Nasional
16. Stabilisasi dan Rehabilitasi
Ekonomi Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan
pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru melakukan langkah- langkah: •
Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini
didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. • MPRS mengeluarkan garis
program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilisasi dan
rehabilitasi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi
agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah
perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini
adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya
demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
17. Langkah-langkah yang diambil
Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS tersebut adalah: a) Mendobrak
kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Adapun
yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah: • Rendahnya
penerimaan negara. • Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara. • Terlalu
banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank. • Terlalu banyak tunggakan
hutang luar negeri. • Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang
berorientasi pada kebutuhan prasarana. b. Debirokrasi untuk memperlancar
kegiatan perekonomian. c. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk
melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru
menempuh cara-cara : 1. Mengadakan operasi pajak 2. Melaksanakan sistem
pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan
cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. 3. Menghemat pengeluaran
pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi
perusahaan Negara. 4. Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.
18. Pertemuan Tokyo • Orde Lama
mewariskan utang luar negeri yang sangat besar yakni mencapai 2,2-2,7 miliar,
sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat
menunda pembayaran kembali utang Indonesia. • Pada tanggal 19-20 September 1966
pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara- negara kreditor di
Tokyo.v24. Kerja sama Luar Negeri
19. Pemerintah Indonesia akan
melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan
untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan
baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor.
Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai
berikut : 1. Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun
1970 sampai dengan 1999. 2. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan
angsuran tahunan yang sama besarnya. 3. Selama waktu pengangsuran tidak
dikenakan bunga. 4. Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip
nondiskriminatif, baik terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau
tujuan kredit.
20. Pertemuan Amsterdam • Pada
tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang
bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta
kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal
dengan IGGI (Intergovernmental Group for Indonesia). • Pemerintah Indonesia
mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan
program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan
pembangunan. • Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah
juga berusaha dan telah berhasil mengadakan penangguhan serta memperingan
syarat- syarat pembayaran kembali (rescheduling) hutang- hutang peninggalan
Orde Lama.v
21. Stabilitas nasional yang
sehat dan dinamis.Ø
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Ø
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan Nasional Tujuan Pembangunan nasional
adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaannya
pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu: 1) Jangka panjang
mencakup periode 25 sampai 30 tahun 2) Jangka pendek mencakup periode 5 tahun
(Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan
jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling
berkaitan/berkesinambungan. Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan
pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur
Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua
lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi
Pembangunan adalah :
22. Menitikberatkan pada sektor
pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah
bahan baku menjadi barang jadi.Ø
pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan
Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun
menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi
9,5%. 3) Pelita III (1 April 1979 hingga 31 Maret 1984.) Ø Sasaran utamanya adalah
tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan
rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Ø
Menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan insdutri yang
mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Ø
Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan
dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang
Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan
kerja, dan kesejahteraan rohani. 2) Pelita II (1 April 1974 hingga 31 Maret
1979.) Ø
Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor
pertanian. Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu : 1) Pelita I (1
April 1969 hingga 31 Maret 1974)
23. Pada periode ini terjadi
krisis moneter yang melaØ
Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pembangunan
nasional Indonesia dari pelita ke pelita berikutnya terus mengalami peningkatan
keberhasilan pembangunan. Ø
Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan
industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pendukungnya. Ø
Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi
rata-rata 6,8 % per tahun. 6) Pelita VI (1 April 1994 hingga 31 Maret 1999.) Ø Titik beratnya pada
sektor pertanian dan industri. Ø
Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian
Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal
sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan. 5) Pelita V (1
April 1989 hingga 31 Maret 1994.) Ø
Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Pelita IV
(1 April 1984 hingga 31 Maret 1989.) nda negara-negara Asia Tenggara termasuk
Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang
mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
24. Kondisi Keamanan pada masa Orde Baru Kondisi
keamanan yang terjadi di permulaan awal Orde baru sangat kacau dan sulit dikendalikan.
banyaknya aksi demonstran yang sampai menewaskan seorang mahasiswa. Keadaan
kembali membaik setelah presiden soeharto menumpas pki yang menjadi ancaman
keamanan nasional. pada zaman orde baru jarang ditemukan demo. Karena siapa
saja yang berani menentang oeharto akan menerima hukuman yang berat.
25. kopkamtib • Presiden Soeharto
menggunakan kopkamtib untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan
ketertiban di dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak
bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita pada khususnya dan pembangunan jangka
panjang pada umumnya. • Selama 23 tahun dari pemerintahan Orde Baru, Kopkamtib
telah menjadi gugus tugas pemerintah militer untuk melaksanakan kegiatan
keamanan dan intelejen. Lewat serangkaian kegiatan tersebut, Kopkamtib dapat
menggunakan seluruh aset dan personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi
kepentingan apa yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai mempertahankan
pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UU 1945.
26. Bakorstanas • Tahun 1988,
Presiden Soehartomem bubarkan lembaga ini (kopkamtib) dan menggantikannya
dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas).
Bakorstanas bertujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional,
juga bertindak sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglim ABRI yang langsung
melapor kepada presiden. Walaupun begitu hampir seluruh staf Kopkamtib dan
seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh
Lembaga baru in
sumber :