Rinaldi Afriadi Siregar
/ PIS
Pertumbuhan ekonomi
telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif tercatat dalam
bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata seperti penurunan angka
kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan terutama pendidikan tingkat
dasar yang semakin meningkat.
Dampak negatif adalah
kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam,
perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat
terasa tajam.
Pembangunan yang menjadi
ikon pemerintah Orde Baru ternyata menciptakan kelompok masyarakat yang
terpinggirkan (marginalisasi sosial) di sisi lain. Di pihak lain pembangunan di
masa Orde Baru menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang syarat dengan KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang demokratis
dan berkeadilan. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi
secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Di bidang politik,
pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan
benar kepada rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi mesin
politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainya
yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara Demokrasi. Peleburan
(fusi) parpol diciptakan tidak lain agar pemerintah bisa mengontrol parpol.
Dengan menguatnya peran
negara pada masa Orde Baru berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampaknya
sebagai berikut.
1. Dampak dalam Bidang
Politik
a.
Adanya Pemerintahan yang
Otoriter
Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar
dalam mengatur jalannya pemerintahan.
b.
Dominasi Golkar
Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang
paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang
paling dominan.
c.
Pemerintahan yang
Sentralistis
Menguatnya peran negara juga menyebabkan
timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya
pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah
hanya diberi peluang yyang sangat kecil untuk mengatur pemerintahan dan
mengelola anggaran daerahnya sendiri.
2. Dampak dalam Bidang
Ekonomi
a.
Munculnya korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).
b.
Adanya Kesenjangan
Ekonomi dan Sosial
Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan
terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada
masyarakat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat.
c.
Konglomerasi
Pola dan kebijakan perekonomian yang ditempuh
pemerintah Orde Baru berdampak pada munculnya konglomerasi di seluruh sektor
usaha di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya memperkirakan bahwa
konglomerasi ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional, namun pada
kenyataannya pada konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada negara.
DAFTAR PUSTAKA:
]]sa